[in Bahasa Indonesia] Episode 3.5: Persiapan Dokumen untuk Gereja dan Catatan Sipil

Tadinya gue ga merasa perlu buat bikin episode drama yang satu ini, tapi setelah ngejalanin sendiri selama 1 bulan terakhir, disertai drama-drama rentetan berupa gue kena insom gara-gara pusing mikirinnya, terpaksa lah gue bikin post ini. (Katanya sih) harus keep a diary to ourselves buat ngurangin stress persiapan pernikahan (in my case diary-nya in the end gue share ke pembaca blog gue yang jumlahnya cuma seiprit).

Dari sini, gue cuma mau bilang, Indonesia ini bener-bener ribet banget kalo urusan administrasi kependudukan.

Gue dan calon suami gue itu beda agama, dan dari awal pacaran emang kami udah sepakat, bahwa kami akan jalan dengan agama kami masing-masing. Sejauh pacaran dan persiapan nikah, terbukti perbedaan agama itu ga berdampak negatif ke kami. Gue fine-fine aja kalo harus nemenin dia ke kelenteng (gue Katolik, calon suami Budha), dan dia juga oke-oke aja nemenin gue misa di gereja. Juga setelah mencari tahu, ternyata di agama Katolik bisa dilakukan pemberkatan pernikahan meski beda agama (dengan dispensasi Uskup), dan setelah pemberkatan bisa manggil petugas catatan sipil sekalian untuk pengesahan, asalkan minimal salah satu calon pengantin berdomisili di Jakarta.

Untuk pernikahan secara agama, kami tidak ada masalah. Sesuai kesepakatan awal, pernikahan kami akan diberkati dan dicatat dengan cara Katolik. Ikutlah kami pembekalan persiapan perkawinan (dulu namanya Kursus Persiapan Perkawinan/KPP, sekarang Membangun Rumah Tangga/MRT), penyelidikan kanonik, dan permohonan dispensasi ke Uskup. Termasuk di dalamnya penandatanganan surat perjanjian pihak Katolik bahwa anak-anak hasil pernikahan ini nantinya akan dibaptis dan dididik secara Katolik (ini juga sudah kami sepakati saat mulai persiapan pernikahan).

Selesai MRT, barulah kami bergerak mengurus segala tetek bengek dokumen yang sangat merepotkan. Eng ing eng.. ternyata catatan sipil baru mengeluarkan aturan baru bahwa pernikahan beda agama dilarang, jadi ga bisa lagi petugas catatan sipil datang ke gereja setelah pemberkatan kalau pasangan tersebut beda agama. Langsung stress lah gue. (Maklum, gue paling ga suka ngurus yang ribet-ribet kaya begini.) Yang paling menyebalkan dari urusan kenegaraan ini adalah peraturannya berubah-ubah terus dan ga ada sumber yang bisa dipercaya. Sumber A bisa bilang A, tapi tau-tau nanti untuk kasus yang sama, sumber B bilang B. Trus antara kelurahan sama dinas kependudukan sendiri sering ga satu suara.

Akhirnya daripada stress denger omongan dari sana-sini, nyokap mengusulkan buat gue datengin langsung aja kantor catatan sipil. Dianter bonyok (udah macam mau daftar sekolah, tapi gapapa lah), pergilah gue ke kantor catatan sipil DKI Jakarta yang di Jl. S. Parman (seberangnya Central Park). Misinya cuma mencaritau apakah pernikahan beda agama dilarang, dan dokumen apa aja yang sebenernya dibutuhkan buat ngurus catatan sipil (karena sesungguhnya dokumen itu berubah terus). Dikasitau lah sama petugas catatan sipil bahwa catatan sipil ga peduli soal beda agama (meski katanya: pada prinsipnya kan semua agama ga memperbolehkan pernikahan beda agama), kita cukup bawa sertifikat/surat pemberkatan perkawinan dari salah satu agama, dan untuk WNI, pendaftaran catatan sipilnya cuma bisa dilakukan di dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) tingkat kotamadya sesuai domisili salah satu pasangan. (Di disdukcapil DKI itu hanya melayani pencatatan perkawinan untuk kawin campur WNI-WNA aja.)

Part 1: Dokumen Gereja

Dokumen untuk gereja ini sebenernya cukup simple dan jelas. Setelah selesai MRT, kita tinggal dateng ke sekretariat paroki untuk minta checklist dan form-form lainnya untuk dilengkapi. Pas gue ngurus dokumennya nih (Agustus 2018), syarat-syaratnya:

  • Surat pengantar ketua lingkungan (kalau salah satu non Katolik, cukup dari calon yang Katolik)
  • Surat baptis yang sudah diperbarui dalam 6 bulan terakhir, asli (ini juga khusus untuk calon yang Katolik dan Kristen)
  • Copy Kartu Keluarga Katolik (bagi calon yang beragama Katolik)
  • Copy KTP kedua calon pengantin yang masih berlaku
  • 3 lembar pasfoto 4 x 6 cm berdampingan
  • Form data saksi perkawinan di gereja yang sudah dilengkapi (ditandatangani oleh kedua saksi dan dilampirkan copy KTP dan copy surat baptis kedua saksi)

Setelah dokumennya lengkap, langsung diserahkan ke sekretariat paroki. Berikutnya, sekretariat akan langsung menghubungi pastor yang bertanggung jawab untuk pemberkatan perkawinan untuk menjadwal kanonik (dalam kasus gue, gue dikasih nomor HP si pastor untuk menjadwal kanonik langsung ke pastor yang bersangkutan). Berhubung calon suami gue non Katolik, ada tambahan yang harus dibawa saat kanonik untuk pengajuan dispensasi ke Uskup:

  • 2 orang saksi untuk calon non Katolik, syaratnya: bukan keluarga langsung (boleh om/tante atau sepupu) dan mengenal calon dengan baik dan mendalam
  • Copy KTP kedua saksi

Part 2: Dokumen Catatan Sipil

Setelah drama lurahnya calon suami gue ga mau bikinin surat keterangan karena kami beda agama, kami sempet banget selama 1 hari itu putus asa banget, sampe udah ngecek syarat catatan sipil di Singapore untuk jadi option (gampang ternyata, cukup bawa passport ke Registry of Marriage/ROM alias Dinas Catatan Sipil di sana, bayar S$380, trus akta nikahnya dilaporin ke KBRI untuk kemudian dikeluarkan surat pengantar buat balik ke Indonesia). Untungnya nyokap gue cukup berkepala dingin menghadapi ini (padahal biasanya dia juga drama), dan gue tetep ngumpulin syarat-syarat buat lapor ke (urutannya) RT-RW-Lurah-Camat:

  • Surat Pernyataan yang ditandatangani gue dan kedua ortu gue, menyatakan status terakhir gue (kalo cewe pilihannya perawan/janda – OMG *tepok jidat)
  • 3x copy KTP bolak balik (konon kalo ga bolak balik bisa ditolak sama Lurah, padahal baliknya kan sama aja ya semua KTP)
  • 3x copy KK bolak balik (juga)
  • 2x copy KTP ortu bolak balik (juga)
  • Copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah yang dikeluarin sama Puskesmas (Ini sempet lumayan bikin gue kesel abis, karena gue udah premarital check up sendiri, dan ngerepotin banget harus nyisihin waktu buat ke puskesmas segala. Akhirnya dengan semangat 45 gue pun membawa hasil check up gue ke Puskesmas, dan cuma dibilangin bahwa mereka bisa keluarin surat keterangan kalau pemeriksaannya dilakukan dalam 30 hari terakhir. Yaudah, gue akhirnya diambil darah untuk dites lab 3 hal dasar aja: HIV, HBsAg, dan Sipilis, plus disuntik vaksin tetanus. Untungnya hasil labnya keluar hanya dalam waktu 1 jam saja, jadi ga perlu bolak balik ke sana. Dan proses ini GRATIS yaa alias ga bayar sepeserpun.) Oia, di puskesmasnya calon suami gue di daerah Jakarta Utara, yang didapat adalah “Sertifikat Layak Kawin”, bukan surat keterangan kaya gue. Hmmm.. when I told Tata about this, she laughed so hard saying that it makes him sound like a cow. Di satu sisi, peraturan baru untuk cek kesehatan pranikah ini ada bagusnya, tujuannya biar orang lebih aware sama kondisi kesehatan masing-masing sebelum nikah, tapi di sisi lain, (alasan kenapa gue premarital check up-nya buru-buru) kalau emang serius, dokter menyarankan pemeriksaan kesehatan dilakukan > 6 bulan sebelum hari pernikahan, biar kalau (amit-amit) kenapa-napa masih sempet diobatin dulu. Kalau dijadiin syarat surat pengantar kan otomatis orang baru akan ngetes paling cepet 3-4 bulan sebelum hari H.

Setelah semua dokumen itu masuk, tergantung availability masing-masing RT, RW dan Lurah, dokumen ini bakal balik ke kita:

  • Surat keterangan model PM1 (pengantar untuk mengurus akta pernikahan di catatan sipil), sudah ditandatangani Lurah, dibalikin ke kita untuk ditandatangani, baru selanjutnya setelah itu dibalikin untuk ditandatangani Camat
  • Surat keterangan untuk nikah model N-1 (ini menegaskan status yang kita tulis di Surat Pernyataan yang disiapkan di awal)
  • Surat keterangan asal usul model N-2 (menyatakan bahwa calon yang bersangkutan adalah anak dari ayah dan ibunya)
  • Surat keterangan orang tua model N4 (kebalikan N2, yang ini menyatakan bahwa ayah dan ibu adalah benar orangtua dari calon)
  • Masing-masing 1 copy KTP dan KK yang sudah dilegalisir oleh Lurah

Setelah surat-surat tersebut diterima dari Kelurahan kedua calon pengantin, barulah diurus ke disdukcapil dengan tambahan:

  • Surat Pemberkatan Agama (bisa disusulkan setelah pemberkatan dilakukan)
  • Copy Akta Kelahiran kedua calon
  • Copy Surat Baptis (bagi yang beragama Kristen/Katolik)
  • 4 lembar pasfoto 4 x 6 cm berdampingan
  • Copy KTP kedua ortu
  • Copy KTP 2 orang saksi
  • Surat kuasa bermaterai 6000 rupiah (jika dikuasakan)
  • Copy surat ganti nama (jika ada)
  • Copy Akta Perceraian/Akta Kematian (jika pernah menikah sebelumnya)

Setelah semua lengkap, akan ditanya apakah kita mau pisah harta atau tidak. By default, harta suami istri akan digabung. Kalau mau pisah harta, maka untuk dicatat di capil dan memiliki kekuatan hukum harus disertai:

  • Akta notariil pisah harta (atau lebih dikenal dengan perjanjian pranikah – harus yang dikeluarkan oleh notaris)